• (021) 5251109 ext. 405
  • jdih[at]batan[dot]go[dot]id

Tentang JDIH BATAN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Tujuan Dibentuk

  1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di BATAN dengan berbagai instansi pemerintah lainnya;
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara BATAN sebagai anggota jaringan dengan Pusat jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;

Visi - Misi

"Menjadi JDIH yang secara cepat dan berkelanjutan dapat menyediakan dokumen dan informasi hukum bagi para pemangku kepentingan."

  1. Menyediakan dan mengembangkan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan dokumen dan informasi hukum terkait BATAN;
  2. Menyebarluaskan produk hukum yang dihasilkan oleh BATAN dan rancangan peraturan yang akan dihasilkan oleh BATAN;
  3. Mengembangkan dan memperkuat kerja sama yang efektif dengan pusat JDIHN dan antara sesame anggota JDIHN dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  4. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014.

Organisasi JDIHN

  1. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  2. Anggota JDIHN, terdiri dari:
  3. Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada:
  4. Kementerian negara;
  5. Sekretariat Lembaga Negara;
  6. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  7. Pemerintah Provinsi;
  8. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  9. Sekretariat DPRD.
  10. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan swasta;
  11. Lembaga lain yang bergerak dibidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri. 

Berdasarkan uraian organisasi JDIHN tersebut, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai salah satu unsur anggota JDIHN kemudian membentuk JDIH - BATAN sebagai wadah pengelolaan dan pendayagunaan atas dokumen hukum di lingkungan BATAN secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada para pengguna baik secara internal di lingkungan BATAN maupun masyarakat.

Terwujudnya web JDIH - BATAN ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama - BATAN dalam pengelolaan dokumentasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014.