• (021) 5251109 ext. 405
  • jdih[at]batan[dot]go[dot]id

Peraturan BATAN Nomor 3 Tahun 2017

Kategori
Peraturan BATAN
Status
Aktif
Tanggal Penetapan
25 January 2017
Tanggal Pengundangan
30 January 2017
Lembaran/Berita Negara
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 185
Abstraksi
Pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di BATAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksanaan tetapi masih terdapat ketidakseragaman dalam tata cara pengajuan permintaan, pemberian dan administrasi cuti sehingga diperlukan pedoman pemberian cuti pegawai. Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang: pedoman pemberian cuti pegawai yang diuraikan dalam lampiran peraturan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari: Bab I. Pendahuluan menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum, Bab II. Pendelegasian Wewenang menguraikan kategori pejabat yang berwenang memberikan cuti pegawai berdasarkan pendelegasian wewenang, Bab III. Ketentuan Cuti menguraikan jenis cuti, dan pencatatan cuti, Bab IV. Lain-Lain menguraikan wewenang pemberian cuti yang akan dijalankan di luar negeri tidak boleh didelegasikan, penangguhan cuti karena ada kepentingan dinas mendesak, cuti bagi pegawai tugas belajar dapat diberikan oleh Rektor/Pimpinan sekolah tempat pegawai tugas belajar.
Keterangan
Unduh
Peraturan Kepala BATAN No. 3 Tahun 2017

Semua yang disajikan dalam JDIH ini dimaksudkan sebagai informasi. Apabila terdapat kekeliruan/perbedaan antara informasi yang disajikan dalam JDIH ini dengan dokumen resmi di Badan Tenaga Nuklir Nasional, maka yang berlaku adalah dokumen resmi pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pengelola web dan Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan atau kekeliruan informasi yang disajikan dalam web ini.