• (021) 5251109 ext. 405
  • jdih[at]batan[dot]go[dot]id

JDIH BATAN Raih Terbaik III JDIHN Award Tahun 2019

(Jakarta, 10/09/2019) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menerima penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Ketiga pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, kepada Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan pada pembukaan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2019 di Swiss Bell Hotel Mangga Besar (10/09).

"Pada Rakor JDIHN Tahun 2019 ini kami memberikan penghargaan kepada anggota yang telah mengelola JDIH-nya dengan kinerja terbaik dan melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan layanan dokumen dan informasi hukum pada masyakarat”, jelas Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham, Yasonna H. Laoly, ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan rapat koordinasi. “Jika dulu kita bisa bilang knowledge is power, namun saat ini beralih menjadi Information is power. Data memegang peranan yang sangat penting, Jika kita memiliki jaringan dokumentasi hukum dengan data yang akurat maka proses pengambilan keputusan menjadi semakin baik dan tepat,” Ungkap Yasonna. Di sela-sela acara Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih BATAN. “Penghargaan ini sangat berarti bagi BATAN, sebagai bentuk apresiasi dari pihak eksternal yang menjadi pembina di bidang hukum. Apresiasi ini terutama ditujukan kepada teman-teman bidang Hukum BATAN dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah berupaya merealisasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di BATAN,” jelas Anhar. “Kedepan sesuai dengan salah satu aspek reformasi birokrasi, BATAN akan terus memperbaiki aspek penyelenggaraan peraturan di Batan, termasuk dengan terus menerus memperbaiki sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BATAN,” tambah Anhar. “Sosialisasi akan dilakukan secara tatap muka dengan pegawai Batan maupun melalui jaringan informasi di Batan. Aplikasi JDIH nantinya akan dikembangkan agar lebih mudah diakses oleh seluruh karyawan” pungkasnya. Prof R Benny Riyanto, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), mengungkap bahwa dari Jumlah 1654 institusi anggota JDHN, ada 550 yang telah memiliki laman web JDIH dan sudah 252 institusi yang laman aplikasinya telah terintegrasi dengan portal JDIHN.go.id. “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibentuk untuk membangun sistem dan basis data informasi hukum nasional yang terintegrasi. Tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak dasar di bidang hukum yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam bentuk pemberian informasi hukum yang akurat, lengkap, cepat dan mudah melalui pengelolaan JDIHN berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi”, jelas Beny. JDIHN Diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menata regulasi yang ada di tanah air, sebagaimana telah menjadi salah satu agenda didalam reformasi hukum nasional. Portal JDIHN dirancang sebagai basis data sekaligus mesin pencari atau search engine dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia. Sampai hari ini koleksi dokumen hukum dalam portal JDIHN berjumlah 221.818 data. (SET)