• (021) 5251109 ext. 405
  • jdih[at]batan[dot]go[dot]id

BATAN Segera Launching JDIH

BATAN Segera Launching JDIH

(Jakarta, 13/03/2017) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam waktu dekat akan segera meresmikan sistem informasi yang diberi nama Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Sistem informasi yang berbasis wetubsite ini akan memuat informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di BATAN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (BHHK), Eko Madi Parmanto pada rapat finalisasi Sistem JDIH di Kantor Pusat BATAN, Senin (13/03).

selanjutnya..

BATAN Sosialisasikan UU Nomor 30 Tahun 2014

BATAN Sosialisasikan UU Nomor 30 Tahun 2014

(Jakarta, 15/11/2016) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK) mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dengan mengusung tema berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di ruang aula lantai VI, Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional, (15/11/2016). Kegiatan ini diisi dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Tri Atmojo Sejati.

selanjutnya..

Tingkatkan Pemahaman Terkait Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyuluhan Hukum

Tingkatkan Pemahaman Terkait Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyuluhan Hukum

(Jakarta, 31/05/2016) Bertempat di Lantai VI, Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK), menggelar kegiatan penyuluhan hukum dengan tema kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (penyusunan, pelaksanaan dan kemungkinan permasalahan hukum yang timbul), Selasa (31/05). Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktur Penanganan Permasalahan Hukum , Setya Budi Arijanta.

selanjutnya..

BATAN Gelar Penyuluhan Hukum

BATAN Gelar Penyuluhan Hukum

(Jakarta, 11/11/2015) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK), Badan Tenaga Nuklir nasional (BATAN) menggelar kegiatan Penyuluhan hukum mengusung tema pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya secara swakelola dan penyelesaian sanggah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 11 November 2015. Kegiatan ini digelar di ruang aula lantai VI, Kantor Pusat BATAN. Penyuluhan hukum tersebut menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

selanjutnya..