• (021) 5251109 ext. 405
  • jdih[at]batan[dot]go[dot]id

Tingkatkan Pemahaman Terkait Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyuluhan Hukum

(Jakarta, 31/05/2016) Bertempat di Lantai VI, Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK), menggelar kegiatan penyuluhan hukum dengan tema kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (penyusunan, pelaksanaan dan kemungkinan permasalahan hukum yang timbul), Selasa (31/05). Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktur Penanganan Permasalahan Hukum , Setya Budi Arijanta.

Kegiatan yang dibuka Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Utama, Mari Indriana selaku dihadiri oleh Eselon II, para Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan BATAN, Unit Layanan Pengadaan BATAN dan Tim Advokasi BATAN. Tujuan dari diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BATAN terkait dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (penyusunan, pelaksanaan dan kemungkinan permasalahan hukum yang timbul) dan untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum baik secara administratif, perdata maupun pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam paparannya, Setya Budi Arijanta menekankan pentingnya untuk selalu melibatkan Biro/Bagian Hukum dalam setiap tahapan proses pengadaan termasuk penyusunan kontrak di dalamnya agar dapat memperkecil potensi permasalahan hukum di kemudian hari, Biro/Bagian Hukum tidak hanya dilibatkan diakhir setelah terjadinya sengketa/permasalahan. Hal ini juga memberikan konsekuensi bagi Biro/Bagian Hukum untuk terus mempelajari setiap aspek legal pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dalam memberikan pendapat/pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan