(Jakarta, 23/06/2020) Keberadaan payung hukum menjadi bagian penting dalam sebuah institusi atau lembaga pemerintah, tidak terkecuali Badan Tenaga Nuklir nasional (BATAN). Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BATAN, Falconi Margono pada penyuluhan hukum secara online, Selasa (23/06).
(Jakarta, 10/09/2019) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menerima penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Ketiga pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, kepada Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan pada pembukaan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2019 di Swiss Bell Hotel Mangga Besar (10/09).
(Jakarta, 13/03/2017) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam waktu dekat akan segera meresmikan sistem informasi yang diberi nama Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Sistem informasi yang berbasis wetubsite ini akan memuat informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di BATAN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (BHHK), Eko Madi Parmanto pada rapat finalisasi Sistem JDIH di Kantor Pusat BATAN, Senin (13/03).
(Jakarta, 15/11/2016) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK) mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dengan mengusung tema berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di ruang aula lantai VI, Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional, (15/11/2016). Kegiatan ini diisi dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Tri Atmojo Sejati.
(Jakarta, 31/05/2016) Bertempat di Lantai VI, Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK), menggelar kegiatan penyuluhan hukum dengan tema kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (penyusunan, pelaksanaan dan kemungkinan permasalahan hukum yang timbul), Selasa (31/05). Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktur Penanganan Permasalahan Hukum , Setya Budi Arijanta.
(Jakarta, 11/11/2015) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (BHHK), Badan Tenaga Nuklir nasional (BATAN) menggelar kegiatan Penyuluhan hukum mengusung tema pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya secara swakelola dan penyelesaian sanggah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 11 November 2015. Kegiatan ini digelar di ruang aula lantai VI, Kantor Pusat BATAN. Penyuluhan hukum tersebut menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).