• (021) 5251109 ext. 405
  • jdih[at]batan[dot]go[dot]id

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999        

TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU

421 dari 468   |   Tanggal penetapan 10 August 1999

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999        

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,, dan Nepotisme

423 dari 468   |   Tanggal penetapan 19 May 1999

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997        

Pengesahan Treaty On The Southtest Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

426 dari 468   |   Tanggal penetapan 02 April 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996        

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG NUKLIR

428 dari 468   |   Tanggal penetapan 29 January 1996


Semua yang disajikan dalam JDIH ini dimaksudkan sebagai informasi. Apabila terdapat kekeliruan/perbedaan antara informasi yang disajikan dalam JDIH ini dengan dokumen resmi di Badan Tenaga Nuklir Nasional, maka yang berlaku adalah dokumen resmi pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pengelola web dan Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan atau kekeliruan informasi yang disajikan dalam web ini.